rajabacklink
Penghinaan Jozeph Paul Zhang Memicu Kerusuhan

Penghinaan Jozeph Paul Zhang Memicu Kerusuhan

5 Mei 2021
1935x

Pendeta Jozeph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjomoeljono bebas melakukan penghinaan melalui akun youtubenya, setiap minggu dilakukan 2x, berbicara dengan pendukungnya, penghina agama Islam lainnya.

Polri mampu memindahkan akun front TV milik FPI supaya tidak bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia, tetapi akun Jozeph Paul Zhang dibiarkan makin menjadi-jadi. Apakah Polri sengaja membiarkan akun Jozeph Paul Zhang agar menghina agama Islam, agar terjadi kerusuhan antar umat beragama?

Statemen pendeta Jozeph Paul Zhang yang kontroversi adalah:

1. LGBT dibolehkan, karena tidak merugikan siapapun.
2. PKI hanya membunuh 500 kiyai NU, tapi TNI membunuh jutaan pendukung PKI.
3. Nabi Muhammad disebut nabi palsu
4. Allah dikurung di Kabah
5. Nabi Muhammad dan Allah SWT masuk neraka.

Mungkin merasa bebas, jadi makin menjadi-jadi, setiap live di youtube dikunjungi oleh pendukung anti Islam juga, mereka memberi dukungan dengan jelas, untuk Pendeta Paul Zhang lebih berani lagi.

Kepolisian RI sepertinya tidak berkutik atau tidak mau mengajukan proses seperti pernah dilakukan ke Front TV supaya tidak bisa dilihat oleh masyarakat Indonesia.

Baca Juga:
Pemakaman Terbaik dan Indah yang Sesuai Dengan Syariat Islam

Pemakaman Terbaik dan Indah yang Sesuai Dengan Syariat Islam

Tips

12 Nov 2020 | 2383

Politik Gen Z Menimbang Sosok Anies Baswedan

Politik Gen Z Menimbang Sosok Anies Baswedan

Politik

9 Apr 2026 | 100

Strategi agar konten ada FYP menggunakan jasa share FYP

Rahasia Sukses di TikTok? Pakai Jasa Share FYP Sekarang!

Bisnis

26 Maret 2025 | 336

Teknologi Pangan

Mau Jadi Ahli Makanan Masa Depan? Kenali Program Studi S1 Teknologi Pangan Sekarang!

Pendidikan

23 Des 2025 | 181

STPN

Tryout Online STPN dengan Soal Mirip Tes Asli? Coba Ini!

Pendidikan

19 Apr 2025 | 556

Profil Andreas Hugo Pareira

Mengenal Lebih Dekat Profil Andreas Hugo Pareira (PDI-P) Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur I

Politik

7 Jun 2025 | 243