Anies Baswedan, pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, telah mengeluarkan kebijakan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi pekerja Indonesia. Salah satu upayanya yang terkenal adalah menaikkan upah minimum bagi pekerja di Jakarta. Pada tahun 2022, Anies menaikkan UMP dari Rp 4.453.935 per bulan menjadi Rp 4.641.854 atau naik 4,2% . Kemudian di tahun itu, dia merevisi kenaikan tersebut menjadi 5,1% . Kenaikan ini disambut baik oleh para pekerja dan serikat pekerja yang memuji Anies atas komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Jakarta . Namun, komunitas bisnis mengkritik Anies atas kebijakan tersebut, dengan beberapa mengancam akan menuntutnya . Meski begitu, Anies tetap gigih dalam upayanya memperbaiki kondisi buruh di Jakarta.
Anies juga berupaya memperbaiki kondisi kerja bagi pekerja Indonesia. Pada tahun 2022, ia memperkenalkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan untuk menyediakan asuransi kesehatan bagi karyawannya . Selain itu, Anies fokus pada pemberdayaan tenaga kerja lokal, khususnya dalam rangka rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Dia menekankan perlunya memastikan bahwa pekerja lokal dilatih dan dilengkapi dengan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru . Fokus Anies untuk memberdayakan pekerja lokal dipuji oleh serikat pekerja, yang melihatnya sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada pekerja asing dan meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia .
Kebijakan Anies terhadap tenaga kerja Indonesia bukannya tanpa kontroversi. Beberapa mengkritiknya karena tidak berbuat banyak untuk mengatasi masalah upah rendah dan kondisi kerja yang buruk di Jakarta . Namun, jelas Anies telah melakukan upaya yang signifikan untuk memperbaiki kondisi buruh di Jakarta. Kebijakannya ditujukan untuk meningkatkan upah minimum, memperbaiki kondisi kerja, dan memberdayakan pekerja lokal. Upaya ini dipuji oleh serikat pekerja dan pekerja, yang melihat Anies sebagai pejuang hak-hak pekerja di Indonesia . Saat Anies bersiap mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024, kebijakannya terhadap pekerja Indonesia niscaya akan menjadi isu utama dalam kampanye pemilu .
Dampak Kebijakan Anies Baswedan terhadap Tenaga Kerja Indonesia
Anies Baswedan, pada saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, telah menerapkan kebijakan yang berdampak positif terhadap pendapatan dan penghidupan pekerja Indonesia. Pada tahun 2021, Anies menetapkan Upah Minimum Provinsi 2022 sebesar Rp4.453.935536, yang memberikan pekerja upah yang lebih tinggi dan standar hidup yang lebih baik . Selain itu, jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kalimantan Timur seperti karet, kelapa, kopi, dan gula aren semakin membuka lapangan kerja bagi tenaga kerja di wilayah tersebut . Kebijakan-kebijakan ini telah berkontribusi pada peningkatan taraf hidup banyak pekerja Indonesia, memberi mereka stabilitas dan keamanan finansial yang lebih besar.
Kebijakan Anies Baswedan juga telah meningkatkan akses pekerja terhadap tunjangan dan perlindungan. Pemerintah telah memberi pekerja akses ke layanan peningkatan keterampilan untuk meningkatkan prospek pekerjaan mereka dan meningkatkan potensi penghasilan mereka . Selain itu, pemerintah telah membuat transportasi lebih mudah diakses oleh pekerja, seperti kereta api Bima dengan sambungan Gambir-Surabaya Gubeng, yang telah mengurangi waktu tempuh pekerja . Kebijakan ini telah berkontribusi pada lingkungan kerja yang lebih mendukung bagi pekerja Indonesia, menyediakan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berhasil.
Kebijakan Anies Baswedan juga berdampak pada peningkatan kepuasan pekerja dan tingkat retensi. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi kerja dan memberi pekerja manfaat dan perlindungan yang lebih baik telah menghasilkan tenaga kerja yang lebih puas dan terlibat . Akibatnya, pekerja lebih mungkin untuk tetap bersama majikan mereka saat ini, yang mengarah pada peningkatan stabilitas dan produktivitas di tempat kerja. Kebijakan Anies Baswedan telah diterima dengan baik oleh para pekerja dan berkontribusi pada perubahan positif di pasar tenaga kerja Indonesia .
Kritik dan Tantangan yang dihadapi Kebijakan Anies Baswedan terhadap Tenaga Kerja Indonesia
Kebijakan Anies Baswedan terhadap tenaga kerja Indonesia mendapat kritik dan perlawanan dari pemilik usaha dan pengusaha. Perwakilan buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Anies Baswedan pada Oktober 2021 bertemu dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk membicarakan keprihatinan mereka . Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, memperingatkan bahwa resistensi buruh akan meningkat jika gubernur lain tidak mengikuti jejak Anies Baswedan dalam melaksanakan revisi upah . Namun, beberapa pemilik bisnis menolak kebijakan Anies Baswedan dengan alasan mereka membutuhkan iklim bisnis yang kondusif dengan kebijakan yang adil . Perlawanan dari pengusaha ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan yang menguntungkan pekerja.
Tantangan lain dalam mengimplementasikan kebijakan Anies Baswedan terhadap buruh adalah soal implementasi dan penegakannya. Sebagai contoh, penerapan protokol kesehatan pada libur Idul Adha Juli 2020 tidak ditegakkan secara efektif sehingga menimbulkan kekhawatiran akan penyebaran COVID-19 . Selain itu, ada kekhawatiran tentang kurangnya penegakan hak-hak pekerja, dengan Eksternal Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan perlunya penegakan hukum ketenagakerjaan yang lebih baik . Tantangan-tantangan ini menyoroti perlunya perhatian yang lebih besar terhadap implementasi dan penegakan kebijakan yang melindungi hak-hak pekerja.
Sementara kebijakan Anies Baswedan terhadap buruh mendapat tentangan dan tantangan, ada kebutuhan untuk reformasi lebih lanjut dan dukungan terhadap hak-hak buruh. Perspektif gender perlu dipertimbangkan dalam menyesuaikan skema jaminan kerja, karena banyak perempuan bekerja di sektor informal . Selain itu, pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap hak-hak pekerja . Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyerukan agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual segera diproses, yang akan memberikan perlindungan yang lebih besar bagi perempuan di tempat kerja . Reformasi dan dukungan ini diperlukan untuk memastikan pekerja di Indonesia dapat menikmati hak-haknya dan bekerja dalam kondisi yang aman dan adil.
